main-logo Selamat Datang di Website Kantor Imigrasi Kelas I Manado

RAPAT TIMPORA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Foto untuk : RAPAT TIMPORA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Kamis, 22 November 2018 bertempat di Restoran Green Garden Ratahan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado menggelar Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) bersama dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.  Kegiatan ini adalah bentuk kerjasama instansi/lembaga terkait untuk mengantisipasi dampak dari semakin meningkatnya arus warga Negara asing yang masuk di Sulawesi Utara.

Bupati Minahasa Tenggara dalam sambutannya yang diwakili oleh Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Novri Raco, S.Sos. menyambut baik terbentuknya TIMPORA dan berharap TIMPORA dapat menjadi wadah untuk memaksimalkan sinergitas antara instansi/lembaga terkait permasalahan-permasalahan orang asing khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Diungkapkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado Friece Sumolang bahwa saat ini di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Sam Ratulangi memiliki 7 rute penerbangan Internasional, ini mengindikasikan bahwa akses WNA untuk masuk ke wilayah Indonesia khususnya SULUT semakin terbuka lebar, hal ini juga didukung dengan data – data dimana dari bulan Januari sampai bulan Oktober 2018 tercatat ada 107.913 WNA yang masuk ke wilayah SULUT lewat Bandara Sam Ratulangi manado, hal ini merupakan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan jumlah total WNA yang masuk di wilayah SULUT pada perode tahun 2017 yang hanya sebanyak 77.640. Hal ini membawa dampak positif terutama dalam bidang ekonomi, akan tetap ada hal negatif juga yang terjadi karena dengan semakin banyak WNA yang masuk maka akan semakin banyak pula pelanggaran Keimigrasian di SULUT, dimana sampai Oktober 2018 sudah terjadi 18 Tindakan Administrasi Keimigrasian yang dilakukan oleh Kanim Kelas I TPI Manado.  Ditambahkan juga untuk membuat grup Whatsapp panitia TIMPORA Kabupaten Minahasa Tenggara untuk memudahkan koordinasi, lalu penentuan waktu dan lokasi operasi gabungan dilakukan secara bersama-sama, serta perlu adanya sinkronisasi data antar instansi. 

Terpisah, Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara Jamaruli Manihuruk, SH, MH menyampaikan bahwa tujuan dari TIMPORA adalah untuk koordinasi dan saling bertukar informasi, perbedaan data adalah hal yang wajar dan tugas kita adalah mencari tahu mengapa sampai ada perbedaan data. Diharapkan juga peran serta pemerintah daerah dalam mengawasi keberadaan dan aktifitas orang asing yang berada di wilayahnya karena keberadaan WNA di Indonesia adalah tanggung jawab kita bersama.  Penggunaan Sistem QR code yang tinggal menunggu pengaplikasiannya di daerah nantinya akan sangat membantu dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing karena dengan ini bisa dengan mudah melacak keberadaan orang asing yang berada di wilayah Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

IKlan 3
iklan 10
Iklan Sidebar Kanan
Iklan Sidebar Kiri