main-logo Selamat Datang di Website Kantor Imigrasi Kelas I Manado

KUNJUNGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MANADO

Foto untuk : KUNJUNGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MANADO

Manado (30/11) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Menkumham) melakukan kunjungan kerja di Kota Manado dalam rangka menghadiri Diskusi Interaktif Kebijakan Pemerintah Memajukan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Perseroan Perseorangan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Adminstrasi Hukum Umum di Novotel Manado. 

Selesai mengikuti kegiatan tersebut Menkumham mengunjungi 2 (dua) satuan kerja yang ada di Kota Manado yaitu Lapas Kelas IIA Manado dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado. Setibanya di Kantor Imigrasi Manado, disambut oleh Kadiv Keimigrasian, dan para Kepala Satuan Kerja Keimigrasian di Sulawesi Utara bersama pegawai di halaman Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado. Hadir juga dalam kesempatan ini Kepala Biro Umum Kemenkumham RI, Lucky Agung Binarto, Staf Khusus Menkumham, Ian Siagian, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Utara, Lumaksono, Kepala Divisi Keimigrasian, Ganda Samosir, Kepala Divisi Adminstrasi, Jonny Pesta Simamora, para Pejabat Divisi Keimigrasian Kanwil Sulut dan Para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian di Sulawesi Utara.

Dalam kunjungannya di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado beliau meninjau ruang layanan WNI dan WNA beserta fasilitas dan kesiapan petugas dalam menunjang pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.   Dalam kesempatan yang sama Menkumham memberikan penguatan dan pengarahan kepada para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Sulawesi Utara dan pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado.

Dalam arahannya Menkumham menyatakan bahwa saat ini dibutuhkan adanya kreatifitas dan inovasi dalam pelayanan publik. Kantor Wilayah dan beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Sulawesi Utara yang masuk nominasi WBK harus berupaya sekuat tenaga, berkoordinasi, berkolaborasi, kompak, terus meningkatkan profesionalitas, dan menjaga diri dari berbagai penyimpangan. Menjaga pelayanan publik kita, harus betul-betul tersampaikan kepada masyarakat.  Untuk penilaian mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tidak cukup hanya berasal dari tim Tim Penilai Nasional (TPN) saja tapi juga dari rakyat yaitu orang yang memperoleh perlayanan publik dari kita. Untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari suatu satker dibutuhkan juga seorang leader bukan bos. Seorang pemimpin mampu memimpin anggota dan staf-stafnya, harus menjadi teladan, mampu mengatur dan bekerja bersama dengan bawahannya dalam mencapai tujuan.   Diharapkan ada beberapa satuan kerja yang ada di wilayah Sulawesi Utara mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2020.

Bertugaslah dengan baik, jauhi diri dari perbuatan-perbuatan tidak baik, ikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan benar kalau itu saurada lakukan saya percaya kalian bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat.